Sec 498A KUHP India senjata di tangan VAMPS





Pengenalan





Tujuan: KUHP India, 1860 telah diperbaharui pada tahun 1983 untuk memasukkan ketentuan Pasal 498 A yang berkaitan dengan hukuman suami dan keluarganya jika wanita menikah terkena kekejaman yang kemungkinan akan mendorong seorang wanita untuk melakukan bunuh diri atau menyebabkan cedera fisik atau mental berat padanya, dan pelecehan dengan maksud untuk memaksa dia atau keluarga dia untuk memenuhi tuntutan yang melanggar hukum properti. Kejahatan yg dpt diketahui, non-bailable dan non-compoundable. Oleh karena itu sekali keluhan tersebut diajukan atas dasar yang disebutkan di atas dituduh memiliki banyak menanggung sebelum ia bisa diberi chit bersih. Dengan kenaikan modernisasi, pendidikan, keamanan finansial dan kemandirian ditemukan baru feminis radikal telah membuat 498A senjata di tangannya. Banyak suami yang malang dan di hukum telah menjadi korban dendam putri mereka-mertua. Kebanyakan kasus di mana Sec 498A dipanggil ternyata palsu (seperti berulang kali diterima oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di India) karena mereka adalah upaya pemerasan hanya oleh istri (atau kerabat dekat dia) ketika menghadapi pernikahan yang tegang. Dalam kebanyakan kasus pengaduan 498a diikuti oleh permintaan dari sejumlah besar uang (pemerasan) dalam penyelesaian kasus ini dari pengadilan. Tujuan saya adalah untuk mempelajari hubungan sebab dan efek yang bagian ini dibawa dalam lingkup perkawinan dari masyarakat India.



Lingkup: Ruang lingkup dari artikel saya adalah untuk menutupi 498a Bagian dari IPC yang berkaitan dengan hukum pidana di mana istri dan keluarganya dapat mengisi salah satu atau semua keluarga suami kekejaman fisik atau mental. Hukum ini adalah unik ke India karena tidak hanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (pria Vs. Wanita), tetapi juga diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan hubungan mereka dengan suami. Biasanya, anggota keluarga dibebankan dalam kasus ini meliputi:

• Sebagian besar perempuan dari segala usia (yang belum menikah, menikah dan hamil saudara dari suami, ibu dan saudari ipar, nenek tua dan bibi)

• ibu dan ayah kerabat lain dan bahkan anak-anak muda dalam keluarga.

Laporan ini akan berurusan dengan bahan dari bagian tersebut dan apa yang harus dasarnya terbukti menghukum terdakwa di bawah bagian ini. Saya juga akan berurusan dengan ketentuan yang berkaitan dengan ketentuan cognisable dan non-bailable bagian ini. Ketentuan non-bailability yang terlalu disalahgunakan oleh istri tidak bermoral yang mengajukan pengaduan palsu terhadap suami yang tidak curiga dan dia di hukum. Polisi dalam kasus seperti mendaftar dan FIR dan maju chargesheet tanpa penyelidikan yang layak di sebagian besar kasus. Banyak orang memiliki kehidupan mereka hancur karena bagian ini yang drastis.



Metodologi:



Saya telah menggunakan metode penelitian hukum doktrinal untuk laporan ini. Oleh karena itu diperlukan suatu studi ekstensif dari ketentuan tersebut sesuai dengan semangat yang relevan dari Undang-undang Bukti dan Hukum Acara Pidana. Referensi hukum kasus yang telah dibuat oleh melalui hukum kasus sehubungan dengan ketentuan ini.



Main Text:



Mahkamah Agung India mengatakan, "Tapi dengan penyalahgunaan ketentuan (IPC 498a - Mas kawin dan Hukum Kekejaman) sebuah terorisme hukum baru dapat dibebaskan. Ketentuan ini dimaksudkan

untuk digunakan perisai dan tidak senjata pembunuh itu ". Hukum awalnya dimaksudkan untuk melindungi dari ancaman mas kawin telah disalahgunakan oleh perkotaan sakit yang bermaksud, perempuan yang tidak bermoral dan keluarga mereka sebagai "senjata pembunuh itu". Ada kejahatan sosial meningkat dengan cepat di keluarga India, yaitu penyalahgunaan Mas kawin dan hukum Kekejaman (Hukum Pidana), yang awalnya dimaksudkan untuk bertindak "sebagai tameng" untuk melindungi perempuan dilecehkan. Saat ini, perempuan berpendidikan India perkotaan telah mengubah

tabel. Mereka telah menemukan celah beberapa dalam sistem peradilan yang ada India dan menggunakan hukum mahar untuk melecehkan semua atau sebagian besar keluarga suami yang mencakup ibu, saudara perempuan, saudara perempuan mertua, kakek-nenek tua, orang cacat dan anak-anak bahkan sangat muda.

Kami tidak berbicara tentang kematian mas kawin atau kasus cedera fisik tetapi tentang kasus pelecehan mahar yang membutuhkan bukti dan dapat diajukan hanya berdasarkan keluhan tunggal kalimat demi istri. With an approximately 60,000 such accusations per year, about 200,000 people are directly affected by these false accusations. The number of such cases has increased by about 100% in the last 10 years and by more than 15% in just the last two years. This poorly formulated law is inviting unscrupulous people to file false cases, and causing the imprisonment of innocent people without investigation. These innocent people undergo stigmatization and hardship even before a trial in the court of law which leads to immense emotional, physical and financial trauma. Unable to bear the harassment, the loss of reputation and the social consequences of being implicated in a false criminal case, some of these falsely accused husbands and their elderly parents are committing suicide. Despite the recommendations of the Supreme Court of India and Justice Malimath Committee that the legislative arm should modify the laws such that the innocent are protected, the suggested amendments to the law have been largely ignored. Unconstrained, this social evil is threatening the foundation of the Indian Family system. For every complaint filed by a woman, there are generally twice as many or more women are accused although the married couple may have never lived with any of the people mentioned in the criminal complaint.

Let us look into the general text of the section it reads 498A. Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty.–Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

Explanation.-For the purposes of this section, “cruelty” means-

(a) any wilful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health (whether mental or physical) of the woman; or (b) harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand.



IPC-498a is

• Cognizable – The accused can be arrested and jailed without warrant or investigation

• Non-Compoundable – The complaint cannot be withdrawn by the petitioner

• Non-Bailable – The accused must appear in the court to request bail

The accused are presumed guilty, and for all practical purposes, the burden is on the accused to prove innocence in the courts. The FIR is typically an imaginary story, running into many pages, with absolutely no supporting evidence. It typically takes about 7 to 8 years for the accused to prove their innocence in the courts. Due to the overwhelmingly large number of false cases, the conviction rate in these cases is close to zero. The delay in the provision of justice amounts to the denial of justice. There is no penalty for the misuse of IPC 498a, and after acquittal of the accused, the courts are reluctant to entertain defamation and perjury cases against the falsely testifying witnesses.

We must look into why people misuse the provisions of Sec 498A of the IPC.

• Legal Extortion – Get-rich-quick-scheme to extort large amounts of money

• Prior Relationship – Wife has a prior relationship, and cannot get out of it. She marries to satisfy her parents, and then misuses the 498a law in order to obtain a divorce.

• Adultery – Women who indulge in adultery use 498a as a bargaining tool

• Domination – Wife wants the husband to abandon his parents and siblings, and have total control over his finances and social behaviour

• Custody - Deny the father and his family access to their child(ren).

• Fraudulent Marriages - in which the bride (and her family) hides her education level or mental health; and when is justifiably asked to release the person who has gone into marriage without knowing the full facts; she files a false 498a case.

The kind of women who are likely to file false 498A cases have certain typical traits :

• Who is suffering from pre-existing mental problems such as Borderline Personality Disorder, Bipolar Disorder, Schizophrenia, etc.,

• Whose family is nouveau riche and likes ostentatious display of wealth, possessions as well as social and political connections

• Who is used to living beyond her means

• Whose father is hen-pecked and whose mother dominates all family situations

• Who listens to and acts in accordance with her parents' wishes at all times, exhibiting a lack of individuality and discretion in dealing with her married life

• Who pushes for quick involvement during the establishment of a marriage alliance, pressing the man and his family for an instantaneous commitment

• Who is excessively possessive and suspicious

• Who is self-centred and feels the need to dominate the relationship and every aspect of decision making

• Who tries to alienate her husband from his family and friends

• Who is hypersensitive and therefore easily insulted

• Who indulges in verbal abuse and constant criticism of her husband and in-laws

• Who uses blackmail (emotional or otherwise) and threats to get her unreasonable demands fulfilled by her husband and in-laws

• Who walks out on her husband following an argument and stays away from her husband indefinitely without any effort towards reconciliation



Today every husband is labelled a torturer and the mother-in-law a demon. A fair amount of blame for this rests on the media which, with a view to sensationalize the 'story' blows the news of 'harassment' or 'torture' of married women out of proportions, without properly investigating the veracity of the story. The news of alleged 'torture, harassment, and misappropriation of stridhan' of wife by 'A' was published prominently by a leading city newspaper, accusing several members of his family torturing her. The concerned reporter never bothered to verify the allegations with the husband of 'A'. As the news carried his full name and those of his relatives, designation and the organization where he was working, it caused irreparable damage to the entire family's image and hard-earned reputation in almost every circle they moved. Queries started pouring in following this news. Depressed as he was, 'A' immediately registered his protest with the editor. The newspaper did publish his rejoinder, but after a long time gap and without any apology for publishing an unverified report. One wonders where this growing tendency of misusing the useful laws by unscrupulous parties is leading the society. Harassing and victimizing women for dowry is condemnable. We all have sisters, and daughters, and undoubtedly they require legal protection from all forms of harassment and cruelty but what if the legal loopholes of this very law are misused by women to harass their husbands and in-laws?

The Apex Court has also commented on the possible misuse of this provision in a number of cases. Right to life and liberty of every citizen is guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. But this life and liberty can be curtailed if they hinder others' life and liberty. For that due process of law is necessary. While civil law determines what is right and what is wrong, the criminal law imposes penalty to deter.

Section 498A was inserted in the Indian Penal Code in 1984 with a view to protect women against dowry harassment. From the very beginning of this law there has been reaction from the society including legal luminaries that this law could be misused and its effects on the society would be deleterious. In their judicial observations and remarks, the courts have expressed deep anguish over this law. Here are some recent judicial observations.

Way back in 1990 Punjab and Haryana High court observed in Jasbir Kaur vs. State of Haryana, (1990)2 Rec Cri R 243 case as:

“It is known that an estranged wife will go to any extent to rope in as many relatives of the husband as possible in a desperate effort to salvage whatever remains of an estranged marriage.”

In Kanaraj vs. State of Punjab, 2000 CriLJ 2993 the apex court observed as:

“for the fault of the husband the in-laws or other relatives cannot in all cases be held to be involved. The acts attributed to such persons have to be proved beyond reasonable doubt and they cannot be held responsible by mere conjectures and implications. The tendency to rope in relatives of the husband as accused has to be curbed”

Karnataka High Court, in the case of State Vs. Srikanth, 2002 CriLJ 3605 observed as:

“Roping in of the whole of the family including brothers and sisters-in-law has to be depreciated unless there is a specific material against these persons, it is down right on the part of the police to include the whole of the family as accused”

Supreme Court, In Mohd. Hoshan vs. State of AP 2002 CriLJ 4124 case, observed as:

“Whether one spouse has been guilt of cruelty to the other is essentially a question of fact. The impact of complaints, accusation or taunts on a person amounting to cruelty depends on various factors like the sensitivity of the victim concerned, the social background, the environment, education etc. Further, mental cruelty varies from person to person depending on the intensity of the sensitivity, degree of courage and endurance to withstand such cruelty. Each case has to be decided on its own facts whether mental cruelty is made out”

Delhi high Court, in Savitri Devi vs. Ramesh Chand, 2003 CriLJ 2759 case observed as:

“These provisions were though made with good intentions but the implementation has left a very bad taste and the move has been counter productive. There is a growing tendency amongst the women which is further perpetuated by their parents and relatives to rope in each and every relative including minors and even school going kids nearer or distant relatives and in some cases against every person of the family of the husband whether living away or in other town or abroad and married, unmarried sisters, sisters-in-law, unmarried brothers, married uncles and in some cases grand parents or as many as 10 o 15 or even more relatives of the husband.”

Punjab and Haryana High Court, in Bhupinder Kaur and others vs. State of Punjab and others, 2003 CriLJ 3394 case observed as:

“From the reading of the FIR, it is evident that there is no specific allegation of any act against petitioners Nos.2 and 3, which constitute offence under s.498-A IPC I am satisfied that these two persons have been falsely implicated in the present case, who were minors at the time of marriage and even at the time of lodging the present FIR. Neither of these two persons was alleged to have been entrusted with any dowry article nor they alleged to have ever demanded any dowry article. No specific allegation of demand of dowry, harassment and beating given to the complainant by the two accused has been made. The allegations made are vague and general. Moreover, it cannot be ignored that every member of the family of the husband has been implicated in the case. The initiation of criminal proceedings against them in the present case is clearly an abuse of the process of law”



Jharkhand High Court in Arjun Ram Vs. State of Jharkhand and another, 2004 CriLJ 2989 case observed as:

“In the instant case, it appears that that the criminal case has been filed, which is manifestly intended with mala fide and ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge.

In this connection reliance may be placed upon AIR 1992 SC 604: (1992CriLJ 527)”

Supreme Court, in a relatively recent case, Sushil Kumar Sharma vs. Union of India and others, JT 2005(6) 266 observed as:

“The object of the provision is prevention of the dowry menace. But as has been rightly contented by the petitioner that many instances have come to light where the complaints are not bonafide and have been filed with oblique motive. In such cases acquittal of the accused does not in all cases wipe out the ignominy suffered during and prior to trial. Sometimes adverse media coverage adds to the misery. The question, therefore, is what remedial measures can be taken to prevent abuse of the well-intentioned provision. Merely because the provision is constitutional and intra vires, does not give a licence to unscrupulous persons to wreck personal vendetta or unleash harassment. It may, therefore, become necessary for the legislature to find out ways how the makers of frivolous complaints or allegations can be appropriately dealt with. Till then the Courts have to take care of the situation within the existing frame work.

But by misuse of the provision a new legal terrorism can be unleashed. The provision is intended to be used a shield and not an assassin's weapon. If cry of “wolf” is made too often as a prank assistance and protection may not be available when the actual “wolf” appears. There is no question of investigating agency and Courts casually dealing with the allegations. They cannot follow any straitjacket formula in the matters relating to dowry tortures, deaths and cruelty. It cannot be lost sight of that ultimate objective of every legal system is to arrive at truth, punish the guilty and protect the innocent. There is no scope for any pre-conceived notion or view. It is strenuously argued by the petitioner that the investigating agencies and the courts start with the presumptions that the accused persons are guilty and that the complainant is speaking the truth. This is too wide available and generalized statement. Certain statutory presumptions are drawn which again are rebuttable. It is to be noted that the role of the investigating agencies and the courts is that of watch dog and not of a bloodhound. It should be their effort to see that an innocent person is not made to suffer on account of unfounded, baseless and malicious allegations. It is equally undisputable that in many cases no direct evidence is available and the courts have to act on circumstantial evidence. While dealing with such cases, the law laid down relating to circumstantial evidence has to be kept in view.”

Justice Malimath Committee on Reforms of Criminal Justice System, Government of India, Ministry of Home Affairs, 2003 observed the following and gave the recommendation to amend the law immediately:

“16.4.4 In less tolerant impulsive woman may lodge an FIR even on a trivial act. The result is that the husband and his family may be immediately arrested and there may be a suspension or loss of job. The offence alleged being non-bailable, innocent persons languish in custody. There may be a claim for maintenance adding fuel to fire, if the husband cannot pay. She may change her mind and get into the mood to forget and forgive. The husband may realize the mistakes committed and come forward to turn a new leaf for a loving and cordial relationship. The woman may like to seek reconciliation. But this may not be possible due to the legal obstacles. Even if she wishes to make amends by withdrawing the complaint, she can not do so as the offence is non compoundable. The doors for returning to family life stand closed. She is thus left at the mercy of her natal family.

16.4.5 This section, therefore, helps neither the wife nor the husband. The offence being non-bailable and non compoundable makes an innocent person undergo stigmatization and hardship. Heartless provisions that make the offence non-bailable and non-compoundable operate against reconciliations. It is therefore necessary to make this offence (a) bailable and (b) compoundable to give a chance to the spouses to come together.

(118) The Code may be suitably amended to make the offence under Section 498 A of the IPCode, bailable and compoundable.”

These are only a few observations of their lordships from scores which conclusively prove that:

1. A woman (not necessarily every woman) can be much more cruel than a man (not necessarily every man).

2. While intending to protect the life of a person, s.498A of IPC jeopardizes around a dozen innocent persons whether they are children or old. Hence, the provision is discriminatory and in violation to the Article 14 of the Constitution of India.

3. Instead of restoring equilibrium, the provision aggravates disequilibria. Hence, it is not only imbalanced but also there is a failure of guarantee of right to life under Article 21 of the Constitution of India.

4. For the reasons stated under conclusions 3 and 4 above the provision is not only imbalanced but also ultravires. Because of these maladies the provision needs to be amended at the earliest to protect the life and liberty of millions of innocent people including children and old. Prior to that the learned and honourable courts may consider imposition of heavy penalty as done in case of vexatious PILs. Such PILs are only vexatious but in the matter of the cases may be false, mala fide, malicious and revengeful.



What could be the possible alterations in the present system and the law?



1. Role of Women NGOs: These organizations should investigate complaint properly without any bias towards the woman keeping in mind that the law is being misused largely to harass more women in husband's family. They should not encourage any woman to file a criminal case against her in-laws for trivial matters. Foreign Women Organizations should also take responsibility of not allowing false complaint to be registered against NRI's just to harass and extort huge amount of money from them. These organizations should also conduct survey/research on the misuse of the act and should educate people about its consequences. If these organizations are found to be assisting in filing false complaints, then they should be made liable for prosecution in the country where they are functioning.



2. Family Counselling Centres: Numerous cases of men being harassed by wife or/and in-laws have come to light from different parts of the country. As of now there is no organization, which can really help these harassed men and his family members, to listen their side of the story and put their point of view in front of the government. Need of the hour is to create family counselling centres across the country to help those aggrieved families.



3. Time bound Investigation and Trial : A speedy trial of 498(a) cases will not only ensure justice for the innocents that have been implicated in false charges, it will also lead to prompt redressal of the grievances of real dowry victims .The reduction in false cases will also reduce the burden on judiciary and expedite the processing of real cases.

4. Definition of Mental Cruelty: Mental cruelty has been vaguely defined in the act, which leaves scope of misuse. This should be clearly elaborated to remove loopholes in the law. There should be provision for men also to file a case for mental cruelty by his wife.



5. Investigation by Civil authorities: The investigation into these offences be carried out by civil authorities and only after his/her finding as to the commission of the offence, cognizance should be taken. The government should create awareness among officers about its misuse.



6. Bailable: The main reason of 498a being misused to harass innocent is its non-bailable nature. This section should be made bailable to prevent innocent old parents, pregnant sisters, and school going children from languishing in custody for weeks without any fault of them.



7. Compoundable: Once FIR has been registered it becomes impossible to withdraw the case even if wife realizes that she has done a blunder and wants to come back to her matrimonial home. To save institution of marriage this should be made compoundable. Moreover, in the scenario where the couple decides to end the marriage by mutual divorce, continuation of criminal proceedings hamper their life.



8. Arrest Warrants: Arrest warrant should be issued only against the main accused and only after cognizance has been taken. Husband family members should not be arrested.



9. Penalty for making false accusation: Whenever any court comes to the conclusion that the allegations made regarding commission of offence under section 498a IPC are unfound, stringent action should be taken against persons making the allegations. This would discourage persons from coming to courts with unclean hands and ulterior motives. Criminal charges should be brought against all authorities that are collaborating with falsely accusing women and their parental families.



10. Court Proceedings: Physical appearance of the accused on hearing should be waved or kept low to avoid hassles in appearing to the court, especially for NRIs. The court should not ask to surrender passport of the husband and his family which could cost job of the husband and his family members.



11. Registration of Marriage and Gifts Exchanged: The registration of marriages should be made compulsory along with the requirement that the couple make a joint declaration regarding the gifts exchanged during marriage.



12. Punish Dowry Givers: If the complainant admits giving dowry in the complaint, the courts should take cognizance of the same and initiate proceedings against them under the relevant sections of the Dowry Prohibition Act



13. Penalize corrupt Investigation Officers: If it is apparent to the court that a fair investigation has not been conducted by the investigation officer, and that the husband

and his family have been charge-sheeted without proper verification of the complaint, the investigation officer should be penalized for gross negligence of duty.



14. NRI Issues : Unless they are proven to be guilty after the due judicial process, NRIs should be a given a fair chance to justice by assuring them of the following -a) Permission to return to country of employment b) No impoundment/revocation of passport and no Interpol Red Corner Notices. c) No unnecessary arrests d) Expeditious investigation and trial



15. Gender Neutral: Everyone should have equal rights and responsibilities, irrespective of gender. In the current social context, there should be similar laws to protect harassed husband and his family members from an unscrupulous wife.



CONCLUSION



IPC section 498a was originally designed to protect married women from being harassed or subjected to cruelty by husbands and/or their relatives. This law was mainly aimed at curbing dowry harassment. Unfortunately, this law has been misused to harass men and their families rather than protect genuine female victims of harassment. The Supreme Court of India itself has labelled the misuse of section 498a as “legal terrorism” and stated that “many instances have come to light where the complaints are not bona fide and have been filed with an oblique motive. In such cases, acquittal of the accused does not wipe out the ignominy suffered during and prior to the trial. Sometimes adverse media coverage adds to the misery.“ In agreement with the above statement, the findings of a study conducted by The Centre for Social Research indicated that 98 percent of the cases filed under IPC section 498a are false. Nevertheless, the law has been always justified based on its intention of protecting women. At this point it would be worthwhile to think about how IPC section 498a has really affected women.



It has been argued by Government officials favouring the law that despite the establishment of legal measures to counter harassment of married women, there is an increase in the number of cases of harassment. The first part of the statement suggests that women who are harassed should be utilizing this law as a means of protection. If harassed women indeed used the law then we should see a decrease in the number of cases of harassment over time. Considering the stringent consequences imposed by the law and the inordinate delays inherent in the legal system, no ordinary citizen, male or female, would be impudent enough to risk being implicated under this law for the sake of satisfying their monetary or even sadistic desires for that matter. The fact is that many women who are actually beaten up and harassed by their husbands and in-laws rarely file 498a or resort to other dowry related laws. A lot of them live in rural areas, unaware of the law or lack the necessary economic and moral support from their natal families. Going by the conviction rate the proportion of women who have genuine cases is 2%. Most women who file 498a are from urban backgrounds and are either capable of fending for themselves or have enough family support to fall back on. The proportion of women who belong to this category is 98%. In the 98% of false cases, in every instance that 1 daughter-in-law files a false complaint at least 2 women (an innocent mother-in-law and sister-in-law) are arrested and undergo stress, humiliation and harassment in the hands of the exploitative police, lawyers, staff and officials in Indian courts before being acquitted several years later. So, in every 100 cases 2 women genuinely benefit, 98 women get away with perjury and extortion, and at least 196 women suffer needlessly.



The number of cases that are filed in police stations or courts are the basis for the official statistics of dowry harassment. So, given that the law allows women unlimited scope to fabricate lies (with no penalty of perjury) and given that women are encouraged to keep filing false cases the statistics of “dowry harassment” are bound to rise while the problem of genuine harassment is left unchecked. So, the government has, in the name of protection of women, done grave injustice to two groups of women. The first group constitutes the genuine victims of dowry harassment whose misery remains unresolved but is constantly alluded to in order to justify the law. The second group consists of innocent mothers and sisters of husbands who are criminalized and harassed by the police and the legal system without any regard to their age, health or marital status. Pregnant women, unmarried sisters, ailing mothers and even aged grandmothers have been sent behind the bars under false allegations but their pain and suffering has not even been acknowledged leave alone addressed by the Government. Through IPC section 498a, the Government is actually protecting those women that indulge in perjury, blackmail, extortion and harassment of their husbands and inlaws.







Rent Back Fast